Mekanisme Pengurusan TASPEN

Mekanisme Pengurusan TASPEN

 PT Taspen (Persero) selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, oleh karena itu dalam tahun 2012 ini telah dicanangkan "Pelayanan Yang Melebihi Harapan Peserta (Delighted Customer Services) dengan penekanan pada asas sederhana,mudah,cepat,efisien, dan ramah yang disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Taspen dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah  dan ditambah dengan peraturan direksi sebagai petunjuk pelaksanaan secara teknis.

1. Penyelenggaraaan Pembayaran Pensiun masih berpedoman kepada  Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Tabungan Hari Tua PNS mempedomani  :

-Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.013/1992 tentang Persyaratan Dan Besarnya  Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi  Pejabat Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2010.

-Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:500/KMK.06/2004.

 Dengan mempedomani regulasi-regulasi yang ada,Taspen telah membuat tatacara pengurusan Taspen sesederhana mungkin sehingga tidak menyulitkan peserta atau penerima pensiun.

1. Pengajuan klim dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, atau Kantor Cabang Pembantu (KCP).

2. Pengajuan Klim dapat dilakukan secara tidak langsung melalui surat menyurat melalui kantor POS atau jasa lainnya.

3. Pengajuan klim juga dapat dilakukan secara elektronik melalui  Website Taspen ( www.taspen.com)

4. Taspen juga menyediakan pelayanan Office Chaneling  yang akan mengujungi para peserta di daerah tertentu  yang menjadi titik layanan.

 

PERSYARATAN PENGAJUAN MANFAAT

Syarat-syarat pengajuan manfaat THT dikelompokan menjadi 3(tiga) yaitu :

1. Peserta berhenti karena pensiun atau keluar

a. Mengisi formulir SPP Klim

b. Asli dan tembusan Surat keputusan Pemberhentian yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

c. Fotokopi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN bagi PNS Golongan IV/C ke atas (Khusus pembayaran THT) sebelum diterbitkan Surat keputusan Pensiun dari Presiden RI.

d. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instnasi yang berwenang (KPPN/Pemda).

e. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

f. Dalam hal peserta berhenti kemudian meninggal dunia dan belum sempat mengajukan SPP klim, maka kepada ahli warisnya agar melengkapi tambahan persyaratan sebagai berikut :

f.1. Surat Kematian dari Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit.

f.2. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawainan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

f.3. Surat penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung,surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

f.4 Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasas ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

f.5. Surat keterangan Ahli Waris dari Lurah/kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

f.6. Surat Penetapan ahli waris yang tidak termasuk  angka f.2 sampai dengan angka f.5.

2. Peserta Berhenti karena Meninggal Dunia

a. Mengisi formulir SPP Klim

b. Surat Keterangan kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Instansi peserta yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

c. fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala instansi peserta.

e. Fotokkopi bukti pembayaran UDW dari instansi peserta.

f. KTP/Kartu Identitas Diri ahli waris yang masih berlaku.

g. Ahli Warisnya agar melengkapi persyaratan sebagai berikut :

g.1. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

g.2. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

g.3. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

g.4. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

g.5 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

3. ASURANSI KEMATIAN

a. Istri/Suami Peserta Meninggal Dunia

a.1. Mengisi formulir SPP Klim

a.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

a.3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA/Pejabat yang berwenang, Isbhat Nikah dilegalisir oleh Pengadilan Agama setempat.

a.4. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

a.5. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

b. Anak Peserta Meninggal Dunia

b.1. Mengisi formulir SPP Klim

b.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b.3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

b.4. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

b.5. Apabila anak yang  meninggal dunia telah berusia di atas 21-25 tahun wajib melampirkan Surat Keterangan Kuliah.

c. Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

c.1. Mengisi formulir SPP Klim

c.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c.3. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

c.4. Ahli warisnya aga melengkapi persyaratan sebagai berikut :

c.4.1. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

c.4.2. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

c.4.3. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

c.4.4. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

c.4.5 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

d. Istri/Suami Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

d.1. Mengisi formulir SPP Klim

d.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d.3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA/Pejabat yang berwenang, Isbhat Nikah dilegalisir oleh Pengadilan Agama setempat.

d.4. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

d.5. Ahli warisnya aga melengkapi persyaratan sebagai berikut :

 d.5.1. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

d.5.2. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

d.5.3. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

d.5.4 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  d.1 sampai dengan huruf d.3

e. Anak Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

e.1. Mengisi formulir SPP Klim

e.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e.3. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

e.4. Apabila pemohon selain orang tua kandung agar melengkapi persyaratan sebagai berikut ::

e.4.1. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

e.4.2. Surat Kuasa Ahli Waris dari Lurah /Kepala Desa apabila anak sudah dewasa .

e.4.3 Surat Keterangan  ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

 PT Taspen (Persero) selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, oleh karena itu dalam tahun 2012 ini telah dicanangkan "Pelayanan Yang Melebihi Harapan Peserta (Delighted Customer Services) dengan penekanan pada asas sederhana,mudah,cepat,efisien, dan ramah yang disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Taspen dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah  dan ditambah dengan peraturan direksi sebagai petunjuk pelaksanaan secara teknis.

1. Penyelenggaraaan Pembayaran Pensiun masih berpedoman kepada  Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Tabungan Hari Tua PNS mempedomani  :

-Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.013/1992 tentang Persyaratan Dan Besarnya  Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi  Pejabat Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2010.

-Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:500/KMK.06/2004.

 Dengan mempedomani regulasi-regulasi yang ada,Taspen telah membuat tatacara pengurusan Taspen sesederhana mungkin sehingga tidak menyulitkan peserta atau penerima pensiun.

1. Pengajuan klim dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, atau Kantor Cabang Pembantu (KCP).

2. Pengajuan Klim dapat dilakukan secara tidak langsung melalui surat menyurat melalui kantor POS atau jasa lainnya.

3. Pengajuan klim juga dapat dilakukan secara elektronik melalui  Website Taspen ( www.taspen.com)

4. Taspen juga menyediakan pelayanan Office Chaneling  yang akan mengujungi para peserta di daerah tertentu  yang menjadi titik layanan.

 

PERSYARATAN PENGAJUAN MANFAAT

Syarat-syarat pengajuan manfaat THT dikelompokan menjadi 3(tiga) yaitu :

1. Peserta berhenti karena pensiun atau keluar

a. Mengisi formulir SPP Klim

b. Asli dan tembusan Surat keputusan Pemberhentian yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

c. Fotokopi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN bagi PNS Golongan IV/C ke atas (Khusus pembayaran THT) sebelum diterbitkan Surat keputusan Pensiun dari Presiden RI.

d. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instnasi yang berwenang (KPPN/Pemda).

e. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

f. Dalam hal peserta berhenti kemudian meninggal dunia dan belum sempat mengajukan SPP klim, maka kepada ahli warisnya agar melengkapi tambahan persyaratan sebagai berikut :

f.1. Surat Kematian dari Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit.

f.2. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawainan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

f.3. Surat penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung,surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

f.4 Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasas ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

f.5. Surat keterangan Ahli Waris dari Lurah/kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

f.6. Surat Penetapan ahli waris yang tidak termasuk  angka f.2 sampai dengan angka f.5.

2. Peserta Berhenti karena Meninggal Dunia

a. Mengisi formulir SPP Klim

b. Surat Keterangan kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Instansi peserta yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

c. fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala instansi peserta.

e. Fotokkopi bukti pembayaran UDW dari instansi peserta.

f. KTP/Kartu Identitas Diri ahli waris yang masih berlaku.

g. Ahli Warisnya agar melengkapi persyaratan sebagai berikut :

g.1. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

g.2. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

g.3. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

g.4. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

g.5 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

3. ASURANSI KEMATIAN

a. Istri/Suami Peserta Meninggal Dunia

a.1. Mengisi formulir SPP Klim

a.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

a.3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA/Pejabat yang berwenang, Isbhat Nikah dilegalisir oleh Pengadilan Agama setempat.

a.4. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

a.5. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

b. Anak Peserta Meninggal Dunia

b.1. Mengisi formulir SPP Klim

b.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b.3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.

b.4. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

b.5. Apabila anak yang  meninggal dunia telah berusia di atas 21-25 tahun wajib melampirkan Surat Keterangan Kuliah.

c. Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

c.1. Mengisi formulir SPP Klim

c.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c.3. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

c.4. Ahli warisnya aga melengkapi persyaratan sebagai berikut :

c.4.1. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan/Isbath Nikah apabila pemohon Istri/Suami.

c.4.2. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

c.4.3. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

c.4.4. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

c.4.5 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

d. Istri/Suami Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

d.1. Mengisi formulir SPP Klim

d.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d.3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA/Pejabat yang berwenang, Isbhat Nikah dilegalisir oleh Pengadilan Agama setempat.

d.4. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri pemohon lainnya yang masih berlaku.

d.5. Ahli warisnya aga melengkapi persyaratan sebagai berikut :

 d.5.1. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

d.5.2. Surat keterangan ahli waris apabila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa, dan surat kuasa ahli waris apabila anak yang sudah dewasa lebih dari 1(satu) orang.

d.5.3. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa apabila pemohon orang tua kandung.

d.5.4 Surat penetapan ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  d.1 sampai dengan huruf d.3

e. Anak Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia

e.1. Mengisi formulir SPP Klim

e.2. Fotokopi Surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e.3. Fotokopi KPT/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku.

e.4. Apabila pemohon selain orang tua kandung agar melengkapi persyaratan sebagai berikut ::

e.4.1. Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun). Dalam hal  yang bertindak sebagai wali adalah orang tua atau saudara kandung, surat keterangan perwalian cukup dari Lurah/Kepala Desa.

e.4.2. Surat Kuasa Ahli Waris dari Lurah /Kepala Desa apabila anak sudah dewasa .

e.4.3 Surat Keterangan  ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon ahli waris yang tidak termasuk huruf  g.1 sampai dengan huruf g.4

Sumber: www.taspen.com