Nasib Bangsa Dalam Lima Lembar Kertas

Kondisi perpolitikan Indonesia semakin hari semakin memanas. Bikin greget mendengarnya. Buat mulut ingin segera berargumen. Geram, itulah kata yang pantas melihat mereka dengan ciri khas masing-masing menuangkan narasi politiknya.

Mulai dari cara-cara santun sampai cara yang kurang elok dilakukan dilakukan insan perpolitikan. Namun hal ini biasa selagi tidak melanggar aturan pemilihan umum (Pemilu).

Tahun 2019 perhelatan politik digelar di seantora negeri. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, pada tahun ini pemilihan Legislatif (DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD) dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan bersamaan. Ini merupakan kebijakan baik salah satunya dalam menghemat anggaran.

Makin mendekati pemilu, persaingan semakin sengit. Para elit politik membawa narasi masing-masing dan melempar isu yang makin menarik. Caci maki kampret cebong, masih akrab saja terdengar ditelinga, sama seperti 2014 lalu. Entah sampai kapan. Apakah akan usai pada pilpres 17 April 2019 atau berlanjut lima tahun kedepan.

Rasanya sudah jenuh dengan kondisi bangsa yang saling menyalahkan dan semua merasa benar dengan persepsinya masing-masing. Politik hari ini untuk pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden seperti mengulang peristiwa 2014 lalu. Dengan kontestan calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Ada yang berkata ga peduli siapa wakilnya yang penting presidennya. Apakah pilihan itu kepanatikan atau memang visi misi menarik yang ditawarkan.

Setiap kali mekanisme debat calon presiden-wakil presiden selesai. Sosial media dibanjiri dengan pernyataan netizen yang berargumen sesuai kapasitas mereka masing-masing. Klarifikasi dari kedua kubu terus bergulir. Tidak ada yang merasa salah, semua merasa benar dengan pernyataannya. Netizen adu argumen seakan mereka menjadi miniatur debat calon presiden wakil presiden.

Banyak sekali netizen berkomentar sinis dan dramatis demi membela pasangan calon presiden-wakil presidennya. Namun demikian, tidak kurang pula yang berargumen dan bersikap berimbang tanpa menyudutkan dan mengagung-agungkan salah satu kandidat. Begitulah wajah perpolitikan Indonesia saat ini.

Bangsa Indonesia menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Dalam demokrasi kebebasan berpendapat dimiliki oleh seluruh warga negara. Tidak terkecuali. Namun perlu diingat kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang dibatasi oleh norma-norma kehidupan dan harus beradab.

Menurut teori klasik Aristoteles, Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pendapat ini seharusnya meluruskan nalar, bahwa setiap bangsa Indonesia yang ingin berkuasa di negeri ini menginginkan kebaikan bersama.

Mereka yang menjadi kontestan pesta demokrasi tahun ini tentunya orang terpilih dan terbaik. Hanya paradigma yang berbeda-beda. Mereka telah melewati mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenuhi syarat sebagai calon pemimpin dan wakil rakyat.

Setiap kandidat memiliki visi misinya. Harapan terbesar bangsa agar siapapun mereka yang menjadi pemenang dalam perhelatan demokrasi kali ini. Melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Memberikan rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas sebagai warga yang merdeka.

Debat sana sini saling mengunggulkan kandidat boleh saja dilakukan tim pemenangan masing-masing calon. Survey dilakukan dan menangnya calon pilihan membuat sedikit lega. Namun tetap saja pertarungan sebenarnya saat kertas suara dicoblos para pemilih.

Menang di dunia maya hanya menjadi semangat dan meningkatkan strategi pemenangan calon. Karena tidak semua rakyat Indonesia ikut andil dalam meramaikan cerita politik dalam dunia maya. Mereka lebih cenderung menjadi silent reader dan bahkan masa bodoh.

Masyarakat masa bodoh karena tidak secara langsung terjun dalam panggung politik dan tidak teredukasi tentang politik. Sehingga mereka hanya tau bagaimana caranya agar mereka bisa menyantap makanan dari hari ke hari dan bisa melakukan aktivitas tanpa diganggu dan mengganggu siapapun.

Apalagi dunia perpolitikan Indonesia saat ini yang kelihatan absurb. Semua kelihatan tidak pasti bisa berubah dalam hitungan hari. Elit politik yang hari ini getol memenangkan satu kandidat dan esok pula gigih menjatuhkan kandidat tersebut. Tidak perlu jedah yang lama untuk melihat kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Kepentingan politik mempertaruhkan nasib bangsa kedepan.

Nasib bangsa telah diperjuangkan para pahlawan dari penjajahan. Mereka rela bersimbah darah, meninggalkan keluarga dan mati di medan perang. Mereka membayar kemerdekaan dengan nyawa. Bagaimana mungkin sebagai penikmat kemerdekaan, membiarkan negeri ini dihancurkan tirani.

Nasib bangsa ini berada pada rakyat Indonesia. Kontestan perpolitikan telah diberikan hak kampanye. Alat Peraga Kampanye (APK) mereka siapkan. Banyak cara mereka lakukan membuat spanduk dan menancapkannya di pinggir jalanan yang strategis.

Kemudian kartu nama, pamplet, player dan yang tidak asing lagi kalender. APK ini merupakan lembaran kertas. Tidak cukup sampai disitu, amonisi pesta demokrasi juga merupakan kertas suara yang merupakan secarik kertas. Pada pesta demokrasi kali ini, setiap rakyat diberikan lima kertas suara. DPDR Kab/Kota warna hijau, DPRD Provinsi warna biru, DPR RI warna kuning, DPD RI warna merah dan Presiden Wakil Presiden warna abu-abu.

Nasib bangsa ditentukan oleh lima lembar kertas dengan kekuatan siapa yang paing banyak dicoblos. Kertas telah menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa dalam memilik kontestan terbaik menurut rakyat. Tidak hanya itu, kepiawaian para desainer dan penyedia jasa pembuat APK sudah barang tentu mengisi pundi-pundi rupiah mereka melalui moment kampanye untuk Indonesia berdaulat.

Sebagai warga negara yang baik. Menjadikan pemilu sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki negeri. Dan sudah menjadi tanggungjawab kandidat yang terpilih untuk terus berupaya menghadirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Rakyat yang baik menghormati keputusan demokrasi dan bersinergi dengan pemerintah terpilih. Pemimpin dan wakil rakyat yang baik adalah mereka yang terus menyuarakan dan berkebijakan untuk kepentingan dan perbaikan nasib bangsa.

 

Ternyata menjadi Biasa itu Tidak Mudah

 Bisa karena terbiasa, ungkapan yang sudah tak asing di telinga kita, sejak kita masih kecil menggemaskan. Suatu hal atau pekerjaan akan menjadi prilaku dan tragedi biasa bila acap kali dilakukan. Contoh, membantu orang tua mengurusi rumah, awalnya akan sangat berat, bantal kasur yang harus ditata, cucian yang harus dijemur disetrika, memasak makanan menghidangkan hingga mencuci piring. Semua akan menjadi berat kalau dikerjakan sekali-sekali. Bila tidak terbiasa semua akan bisa diselesaikan. Capek? tentu saja, hanya orang yang berbohong yang akan bilang mengerjakan semua itu tidak capek.
Ngomong-ngomong soal bohong. Bohing juga akan menjadi bisa dan biasa bila terus dilakukan karena bohong itu mudah sekali beranak pinak. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lainnya, dalam satu jam saja kebohongan bisa beranak lebih dari satu.
Bohong, awalnya akan terasa aneh, kalau kita liat anak kecil berbohong, pasti kelihatan wajahnya penuh ketakutan, tapi kalau sudah terbiasa? kita pun tidak tau lagi mana kata-katanya yang benar dan mana kebohongan. Dia pun akan bersikap biasa saja atas kebohongannya.
Jadi, kita tinggal pilih kebiasaan dan pembiasaan mana yang mau kita pilih, ternyata untuk bisa biasa itu tidak mudah. Butuh pengulangan sikap, butuh pengulangan muka yang siap untuk terlihat biasa. Karena biasa maka akan bisa, karena bisa maka akan biasa.

Mensos Dukung Penutupan Lokalisasi

Kalau kita membiarkan, ini zalim. Kita malu sebagai negara yang masyarakatnya agamis tapi Dolly menjadi lokalisasi terbesar di Asia, kata Mensos.

Gang Dolly, lokalisasi maksiat terbesar di Surabaya yang sebentar lagi ditutup.

Terkait

• Wali Kota Risma Pastikan Penutupan Dolly lebih Cepat
• Penutupan Lokalisasi Maksiat Dolly Maksimal 19 Juni
• Disetujui Gubernur, InsyaAllah Penutupan Lokalisasi Dolly Selangkah Lagi
• Lokalisasi Dolly Direncanakan Ditutup Sebelum Ramadhan

Hidayatullah.com–Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengapresiasi upaya penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
“Saya apresiasi dan mendukung yang dilakukan Bu Risma karena menyelamatkan perempuan Indonesia,” kata Mensos usai bertemu dengan Tri Rismaharini di ruang kerjanya di kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (2/6/2014).
Mensos mengatakan, akar permasalahan di lokalisasi adalah kemiskinan dan rentan terjadi perdagangan orang.
“Kalau kita membiarkan, ini zalim. Kita malu sebagai negara yang masyarakatnya agamis tapi Dolly menjadi lokalisasi terbesar di Asia,” tambah Mensos, seperti dilansir Antara.
Lokalisasi Dolly direncanakan ditutup pada 18 Juni mendatang dan akan dihadiri oleh Mensos.
Berbagai upaya akan dilakukan agar sekitar 1.400 eks PSK Dolly tidak kembali lagi, misalnya dengan memberikan pelatihan sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan cara yang lain.
Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran Rp 8 miliar untuk merehabilitasi eks PSK tersebut dengan memberikan jadup (jatah hidup) sebesar Rp20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.000, dan modal usaha Rp3 juta.
Selama tiga bulan setelah kepulangan mereka, akan dilakukan pendampingan sehingga memastikan mereka tidak kembali lagi ke prostitusi dan usaha mereka berjalan.
“Saya yakin akan berhasil dan yang penting ada penegakan hukum,” tambah Mensos.*

Rep: Insan Kamil

Editor: Syaiful Irwan

Bongkar Bongkar Bongkar

Jujur Dalam Membahas Ikhtilaf (Koreksi Terhadap Standar Ganda Hizbut Tahrir)
By: Junaedi Putra
sejujurnya saya sejak dulu merindukan agar kaum muslimin seluruhn...ya bisa bekerjasama dalam hal yg disepakati dan saling toleransi dalam masalah khilafiyah.

sehingga energi kaum muslimin bisa dicurah limpahkan untuk bersatu. adapun tentang perkara khilafiyah kita bisa saling toleransi sehingga jikapun ada pembahasan tentang masalah khilafiyah, maka pembahasannya tak lebih dari proses saling memahami diantara kaum muslimin. aku tau kamu, kamu tahu aku. kita sama sama tahu, kita ta'aruf. begitulah kiranya.
bahkan imam Syafi'i yang mengatakan qunut dalam sholat subuh pun bisa sangat mencintai imam Ahmad yang justru menganggap qunut dalam subuh itu bid'ah. bahkan ketika imam Ahmad dipersilakan untuk menjadi imam, beliau justru menggunakan qunut.
begitu indahnya ketika kaum muslimin saling memahami.
namun rupanya hal ini yang hilang pada zaman sekarang. hingga energi kaum muslimin justru dihabiskan untuk membahas masalah khilafiyah dan pada akhirnya melalaikan kerja besar kita pada hal yang kita sepakati.
bukankah lebih masuk akal jika kita sejenak bertoleransi terhadap khilafiyah dan kita saling bergenggaman tangan untuk sama-sama berjuang pada hal yang kita sepakati.
tentu sangat aneh jika kita sampai bermusuhan hanya karena memperdebatkan masalah status qunut dalam sholat subuh, lalu kita sendiri tidak pernah mengajak orang lain untuk sholat berjamaah ke masjid. bukankah lebih baik kita ajak seluruh kaum muslimin ke masjid, lalu jika sudah sampai ke masjid baru kita sampaikan bahwa menurut madzhab imam syafi'i qunut itu dianggap sunnah mu'akkad, dan menurut madzhab Hambali qunut itu dianggap bid'ah. lalu jelaskan dalil dari masing-masing pihak dan biarkan kaum muslimin memilih pendapat yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. dalam konteks itulah ikhtilaf baru bisa jadi rahmat. ketika disikapi secara bijak, proporsional, dan tepat.
saya menemukan paling tidak ada 2 bentuk ketidakjujuran dalam membahas tentang ikhtilaf:
1. hal yg sebenarnya bukan ikhtilaf, namun dikatakan ikhtilaf walau harus memelintir ucapan ulama untuk mendukung pendapatnya yang keliru.
misalnya ketika ada seorang ustadz di HTI memfatwakan bolehnya melihat gambar porno. lalu membela fatwanya dengan berdalih bahwa itu perkara ikhtilaf. lalu dikutiplah banyak perkataan ulama. padahal nyatanya ada 3 catatan
a. ternyata ikhtilaf yg dimaksud adalah hanya dikalangan internal HT itu sendiri. karena fatwa yg membolehkan itu hanya dari ulama yang ternyata beliau adalah mantan HT, bukan ulama yg mu'tabar.
b. dan kalaupun mengutip pendapat ulama yg lain, ternyata itu hanya memelintir ucapan ulama lain. pembahasan yg sebenarnya ada pada bab nikah dan sub bab mahrom, dan kata yg lebih tepat diterjemahkan "tidak menjadikan mahrom", justru diterjemahkan "tidak diharamkan"
c. dan ternyata mengutipnya pun tidak utuh.
2. hal yang sebenarnya ikhtilaf, namun dikatakan tidak ada ikhtilaf hanya untuk memaksakan pendapatnya.
misalnya; ketika saya diskusi dengan ustadz SR, saya berkata "ini jadi standar ganda bagi ana. disatu sisi antum menyerukan untuk menghargai khilafiyah , namun disisi lain antum memaksakan pendapat antum tentang masalah demokrasi". beliau bersikukuh bahwa itu bukan masalah khilafiyah, dan masalah demokrasi itu qoth'i, dan siapapun yg bertentangan dengan pendapat mereka lalu dihukumi menyimpang. lucunya beliau tidak memahami bahwa ikhtilaf itu ada pada cara memandangnya, bukan menghukumi demokrasi versi amerika dalam konteks vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). beliau berpendapat bahwa masalah demokrasi itu harus dikembalikan kepada definisi awalnya seperti yg ada di yunani. saya katakan lah justru disitulah letak khilafiyahnya
"apakah memandang demokrasi harus sebagai definisi awalnya, atau hanya sesuai dengan 'al musamma'nya saja"
jika beliau memandang bahwa demokrasi harus dikembalikan kedefinisi asalnya lalu buat hukum umumnya, untuk kemudian baru dihukumi sesuai dengan kondisi, maka itu adalah satu pendapat.
namun kita juga harus menghargai pendapat ulama lain yg tidak berpendapat demikian karena justru kita lihat lebih banyak ulama yang tidak berpendapat demikian, melainkan langsung menghukuminya sesuai faktanya.
ketika saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan ulama yang berpegang pada kaidah
"al hukmu yadurru 'alal musamma"
"hukum itu ditegakkan kepada yang diberi nama, bukan kepada nama itu sendiri"
beliau katakan bahwa kaidah itu tidak ada dalilnya.
saya katakan bahwa dalilnya adalah bahwa umar bin khothob ketika digugat oleh orang yahudi perihal sebutan "jizyah" yang terkesan memarjinalkan mereka yang pada akhirnya Umar bin khothob mengganti sebutan jizyah bagi mereka dengan sebutan "zakat" walau umar berkata tanpa mereka ketahui bahwa mereka adalah orang yang jahil, menolak nama, namun menerima substansi yang sebenarnya sama saja. hal itu dilakukan untuk menghindari pemberontakan yang diduga kuat akan mereka lakukan.
mendengar pemaparan saya ustadz SR langsung saja membantah "bukan begitu mas, itu kasusnya beda."
saya tanya "bedanya dimana?"
ada istilah yg sifatnya umum, artinya tidak ada nilai-nilai tertentu yg dikandung di situ"
saya tanya "zakat itu umum?"
dan beliaupun tidak menjawabnya dan kamipun melaksanakan sholat isya. dan di pertemuan selanjutnya setelah sholat isya pun beliau tidak bisa membantah argumen yg saya ajukan.
saya melihat inkonsistensi yg parah dilakukan oleh ustadz di HTI bukan cuma kali ini. ini hanya sebagian contoh.
ketika pendapat nyelenehnya digugat lalu bilang "oh ini kan khilafiyah" lalu digunakanlah argumen yang persis mirip seperti argumennya aktifis JIL saat berdebat dengan hartono ahmad jaiz di UIN. namun ketika membahas masalah yang jelas khilafiyah bahkan mayoritas ulama berpendapat berbeda dengan mereka malah dikatakan bukan khilafiyah dengan cara membenturkannya pada kasus asasi yg disepakati tanpa memahami dalam konteks apa letak khilafiyahnya.
lalu terburu-buru menyimpulkan bahwa orang lain bicara tanpa dalil, padahal belum mendengarkan dalil yg disampaikan oleh lawan bicara. cara bicara seperti ini ternyata yg sering digunakan oleh syabab HTI ketika melakuka ad hominem kepada lawan bicara, pokoknya sebut lawan bicara anda sebagai orang yg bicara tanpa dalil.
seperti banyak yg sering saya temui. ketika saya menggugat dalil yg terlalu dipaksakan oleh HTI dalam mewajibkan tholabunnushroh, saya disuruh memberikan dalil. lah? dalil apa yg dimaksud? yg saya lakukan justru menggugat penggunaan dalil yang keliru oleh syabab HTI.
saya beri contoh, jika saya membantah orang yg mengharamkan tape dengan dalil haramnya khomr apa yg harus saya lakukan?
tentu membantah pemahamannya, bukan malah mendatangkan dalil bahwa tape itu halal. karena memang kata "tape" itu tidak ada dalam al qur'an maupun hadits.
lalu ketika saya berikan qiyas tentang bakpao, semakin jelas jauhnya perbedaan pemahaman mereka dengan kaum muslimin.
ketika mereka katakan bahwa semua harus dikembalikan kepada definisi awalnya, lalu saya tanya
"lantas bagaimana dengan bakpao? definisi bakpao itu jika kita kembali kepada asalnya maka itu adalah makanan yg mengandung unsur babi dalam makanannya, apakah harus dikatakan bahwa bakpao di indonesia harus diharamkan juga walau seluruhnya dibuat dari bahan yang halal"
diluar dugaan, mereka bahkan mengatakan bahwa kita harus mengatakan hukum bakpao itu haram, nah klo bakpao di indonesia itu halal.
sekarang saya mau tanya siapa ulama yg berpandangan seperti itu selain mereka? tak pernah saya temukan satupun ulama yang mengatakan hal seperti itu. seluruhnya sepakat bahwa bakpau itu ya halal walaupun sejarah awalnya itu haram. sama seperti bir pletok. siapa yang berani mengatakan bir pletok haram? ya jelas halal walau namanya bir, karena "al musamma"nya tak ada menggunakan satupun bahan yg haram. karena memang hukum itu ditegakkan kepada yg diberi nama bukan kepada nama itu sendiri.
penerimaan ustadz HTI tentang qiyas masalah bakpao ini sekaligus membantah syabab HTI yang memperolok saya ketika saya menjelaskan tentang masalah ini. nah, dulu kan mereka memperolok saya ketika mengqiyaskan ttg masalah bakpao, sekarang beranikan mereka memperolok ustadz mereka yg melakukan hal yg sama dengan saya?
oh tidak mungkin dong, klo ustadz HTI sih boleh, dan harus disanjung puji, tp klo yg melakukannya orang biasa non HT seperti saya ya boleh dihujat sejadi-jadinya. begitukah yg ada dalam pikiran mereka? entahlah, namun itulah yg terjadi.
sama persis seperti syabab HTI yg dulu menghina dan menyebut saya berdusta dan memfitnah ketika saya berkata bahwa ada ulama HTI yg membolehkan melihat gambar porno. setelah video diskusi saya di upload, lantas apa suara mereka? kini mereka malah membela mati-matian fatwa ulamanya itu. jangankan meminta maaf atas tuduhan mereka kepada saya, kini mereka bahkan sedang berusaha sekuat tenaga untuk membela fatwa ulamanya itu.
sungguh saya makin paham sekarang betapa bahayanya ashobiyah itu.
ke depan saya berharap ulama HTI lebih bijak dalam memahami ikhtilaf. jangan menerapkan standar ganda. ketika pendapat "nyeleneh"nya digugat, langsung berdalih dengan kata "ikhtilaf". namun ketika berbeda pendapat dengan harokah lain lantas mengklaim bahwa pendapat merekalah yg benar dan yg beda dengan mereka lalu dianggap menyimpang. na'udzubillah min dzalik.
kejujuran itu memang penting. agar aku bisa tahu siapa kamu dan kamu bisa tahu siapa aku, dan kita bisa berjalan bersama untuk bekerja sama dalam hal yang kita sepakati.
wallahu a'lam bisshowwab
sumber: http://muslimina.blogspot.com/2014/05/jujur-dalam-membahas-ikhtilaf-koreksi.html

--Fujuroha wataqwaha, alhaqqum mirrobbik, lakum dinukum waliyadin--

Masjid Islamic Center Bangkinang

Kita pernah dalam keadaan fujur,
bahkan mungkin selalu
dan pernah dalam keadaan taqwa
dan mungkin sedikit sekali.

Maka segala kebenaran itu dari Allah,
dan kekhilafan itu karena nafsu diri,
namun Allah selalu mendengar doamu,...
jua tak pernah menolak taubatan nasuha.

Beranilah,
jika orang mengatakan 'ah kau sok alim',
biar saja sok alim,
dari pada sok kafir.
Tegaslah atas agamamu,
yang mungkin sudah rombeng,
bahkan sudah compang camping,
karena bagimu agamamu
dan engkau pertanggungjawabkan
bagi mereka agama mereka
dan akan mereka pertaggungjawabkan.

Pergunakan waktu kita
yang hanya sedikit saja
hanya sedikit saja sisanya.

--Ihdinassirotol mustaqim--